
Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Subianto Oleh Listyo Sigit
Dugaan Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Subianto Menjadi Perhatian Publik Setelah Bareskrim Polri Mengumumkan. Penetapan tiga jenderal polisi sebagai tersangka. Salah satu nama yang terseret dalam perkara tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Peristiwa ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keamanan komunikasi kepala negara, penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat, hingga pengawasan terhadap institusi kepolisian. Dugaan tersebut semakin menjadi sorotan karena penyadapan tidak hanya disebut menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara dan tokoh masyarakat. Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin pada konferensi pers Selasa, 3 November 2026, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.
Kronologi Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Penyidik mengungkap bahwa sejumlah nomor telepon di duga di masukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur yang semestinya. Sistem LIMS merupakan perangkat yang berkaitan dengan pengelolaan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam penggunaannya, terdapat ketentuan dan mekanisme yang harus di penuhi agar aktivitas pemantauan komunikasi tidak di salahgunakan. Namun, berdasarkan hasil penyidikan sementara, sejumlah nomor telepon di duga di sadap tanpa memiliki keterkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Salah satu nomor yang di sebut menjadi sasaran adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut kemudian berkembang menjadi perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Dalam pengungkapan kasus tersebut, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Penetapan tersangka di umumkan langsung oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, serta analisis bukti.
Tiga Jenderal Polisi Ditetapkan Sebagai Tersangka
Keterlibatan nama-nama tersebut membuat kasus ini menjadi perhatian luas. Pasalnya, Listyo Sigit merupakan mantan Kapolri yang sebelumnya memimpin institusi kepolisian nasional. Sementara itu, Ahrie Sonta di ketahui menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri dan Eko Hadi Santoso merupakan perwira tinggi di lingkungan pendidikan kepolisian. Selain ketiga tersangka, penyidik juga memeriksa seorang perwira tinggi lainnya yang masih berstatus sebagai saksi.
Hal lain yang membuat perkara ini semakin menarik perhatian adalah dugaan penghapusan data elektronik hasil penyadapan. Bareskrim mengungkap bahwa sekitar Oktober 2026 terdapat dugaan perintah untuk menghapus file hasil penyadapan yang tersimpan pada komputer sistem LIMS. Tindakan tersebut di duga di lakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya berlangsung. Informasi itu kemudian diketahui oleh petugas yang memahami aktivitas sistem tersebut. Petugas yang mengetahui dugaan pelanggaran kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Siapa Saja Yang Di Duga Menjadi Target Penyadapan?
Dugaan penyadapan dalam perkara ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan nomor telepon Presiden Prabowo. Bareskrim menyampaikan bahwa sejumlah kelompok masyarakat juga di duga menjadi sasaran pemantauan komunikasi tanpa prosedur yang semestinya. Kelompok tersebut meliputi pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha. Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini dapat menjadi perhatian serius terkait perlindungan privasi dan keamanan komunikasi masyarakat.
Penggunaan teknologi penyadapan memang dapat menjadi bagian dari upaya penegakan hukum. Akan tetapi, kewenangan tersebut harus di jalankan berdasarkan aturan yang berlaku, bukan di gunakan secara sembarangan. Hingga perkembangan pengungkapan kasus pada 4 November 2026, motif di balik dugaan penyadapan tersebut masih menjadi salah satu hal yang perlu di telusuri lebih lanjut. Publik tentu bertanya-tanya mengapa nomor telepon Presiden di duga menjadi sasaran, siapa yang membutuhkan informasi dari komunikasi tersebut, serta apakah terdapat kepentingan tertentu di balik aktivitas penyadapan.